Daerah

Guna Cegah Terjadinya Kembali Desa Terjerat Hukum, BKAD Kabupaten Sukabumi Gelar Bimtek

SUKABUMI – Lentera berita. Com

 
Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD) menggelar kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa dengan tema ” Kita Wujudkan Pemerintah Desa Yang Inspiratif, Akuntabel, Transparan, guna Mewujudkan Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa Yang Maju, Adil, Sejahtera, Profesional Dan Demokratis”, bertempat diaula Hotel Augusta, Jln Raya Cikukulu Caringin, Sukabumi, Jawa Barat.

 
Tutang Sutiawan Ketua Panitia Bintek Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa ( BKAD) Antar Desa Dan Kecamatan Kepada Lentera berita. Com mengatakan bahwa pelaksanaan Bintek yang dilaksanakan dari tanggal 18 sampai dengan 19 Juni 2019 dengan jumlah peserta 140 Desa dari 22 Kecamatan dengan masing- masing utusan berjumlah 3 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Kaur Keuangan Desa dengan maksud dan tujuan agar para Kepala Desa Dan Perangkat Desa bisa memahami dan melaksanakan Manajemen pemerintahan desa yang baik, alur dan sistem penyusunan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel sehingga untuk kedepannya tidak akan ada lagi dan terdengar lagi Kepala Desa Dan Aparat Desa berurusan dengan Aparat Penegak Hukum.

 
” Kami berharap dengan adanya kegiatan Bimtek ini bisa diikuti dengan baik oleh para peserta semuanya, karena Narasumber yang dihadirkan adalah orang-orang yang mumpuni dalam bidangnya, diantaranya dari Kepolisian Polres Kabupaten Sukabumi Dan Polres Kota Sukabumi, Dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi,Dan Dari Inspektorat Kabupaten Sukabumi, sehingga kedepan tidak akan ada lagi Kepala Desa Dan Aparat Desa yang berurusan dengan Hukum,” Ujarnya.
Hal senada diungkapkan Sihar P. D. SH. MH, Narasumber dari Unit Tipikor Polres Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam materi binteknya memberikan pemahaman Kepada peserta tentang UU Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari Pasal- Pasal yang biasa dilakukan untuk menjerat para pelaku Dugaan Tindak Pidana Korupsi diantaranya,Dan beberapa Bentuk- bentuk Tindak Pidana Korupsi.

 

” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah diatur bahwa subyek hukum pelaku korupsi tidak saja orang, tetapi juga badan hukum atau korporasi, karena UU Tipikor secara jelas menyebutkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

 
“ Dalam Pasal 20 UU Tipikor itu bunyinya sangat jelas ayat (2) tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja, maupun berdasarkan huhungan lain bertindak dalam korporasi baik sendiri maupun bersama sama,untuk itu dirinya berharap kepada semua peserta Panitia Bimtek hari ini dikarenakan semua peserta adalah Dari Kepala Desa Dan Perangkat Desa dari materi yang disampaikan semoga bisa bermanfaat dan semoga tidak akan ada lagi perkara Tindak Pidana Korupsi dari Desa- Desa yang ada Diwilayah Kabupaten Sukabumi, ” Pungkasnya.

 
Reporter: Abby Rizal

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 The Mag Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co